ANALISIS KEBIJAKAN/PROGRAM BANTUAN PANGAN MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 JAWA TENGAH

Maryatun - maryatun

Abstract

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 melakukan upaya penanganan Covid-19 dengan menyiapkan anggaran Pandemic Response yang dilakukan melalui refocusing APBD, yaitu memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan pada perubahan anggaran. Dana ditampung dalam anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Tengah yang diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kemudian disebut Program Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Dalam menganalisis Kebijakan/Program penulis menggunakan elemen kebijakan menurut Chambers dan menggunakan metode right-based approach. Tujuan artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan program sehingga diketahui kesenjangan/gap nilai maupun kendala di lapangan sebagai bahan perbaikan dalam pengambilan kebijakan berikutnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa program ini mengupayakan perlindungan kepada warga dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan analisis, program ini masih terdapat kesenjangan nilai yang perlu diperhatikan. Adanya gap nilai partisipasi disebabkan belum siapnya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu tidak memberikan ruang partisipasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam menentukan jenis bantuan sebagai kebutuhan mendesak bagi KPM dimungkinkan tidak sesuai, adanya pengurangan hak dari bidang lain maupun sasaran program yang belum menyentuh hingga level individu; Adanya gap nilai equality yaitu sasaran yang diidentifikasi belum secara menyeluruh dipenuhi; kurangnya nilai efisiensi karena adanya biaya proses delivery. Kebijakan Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 Jawa Tengah ini secara umum belum menggunakan HAM sebagai dasar penyusunannya karena dalam proses pelaksanaannya masih terdapat pertentangan nilai yang menjadi kelemahan program.
KATA KUNCI: Kebijakan Sosial, Bantuan Sosial, Covid -19.

The Central Java Provincial Government in 2020 handled Covid-19 by preparing the Pandemic Response budget through refocusing the APBD. The funds are accommodated in the Central Java Province Unexpected Expenditure (BTT) budget, which is needed for handling health, handling economic impacts and providing a Social Safety Net (JPS) which is then called the Central Java Covid-19 Affected Community Food Assistance Program (Non-Cash Food Assistance). This study uses a qualitative descriptive approach, in analyzing policies/programs the author uses elements of policy according to Chambers and a rights-based approach. The purpose of this article is to find out the implementation of the program so that it is known that there are gaps or obstacles in the field as material for the next policy improvement. The results of the study indicate that the program seeks to protect citizens in meeting basic needs. Based on the analysis, this program still has values that need to be considered. There is a gap in the value of participation because the government is not ready to face the Covid-19 pandemic, namely it does not provide space for participation for Beneficiary Families (KPM) and other parties in making decisions, there is a reduction in rights from other fields; There is a gap in the value of equality and a lack of efficiency. In general, this policy has not used human rights as the basis for its preparation, because in the implementation process there are still values that become the weakness of the program.
KEYWORDS: Social Policy, Social Assistance, Covid-19

Keywords

Kebijakan Sosial, Bantuan Sosial, Covid -19.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.